Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarmi

VISI Bappeda Kabupaten Sarmi :
1. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROFESIONAL, BERKUALITAS, DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENCAPAI SARMI BARU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM KEBHINEKAAN
2. MEMBANGUN DENGAN IMAN DAN HATI NURANI,  MEWUJUDKAN SARMI BARU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM KEBHINEKAAN

MISI Bappeda Kabupaten Sarmi dirumuskan sebagai berikut :

Peningkatan kinerja aparatur perencana pembangunan daerah diartikan sebagai langkah Bappeda untuk terus memperbaiki hasil perencanaan melalui pengembangan kemampuan aparatur perencana. Melalui pengembangan ini diharapkan aparatur perencana dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dengan berorientasi pada prestasi kerja serta ketepatan target. Perencanaan pembangunan daerah sendiri sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana yang bersifat akuntabilitas, multidisipliner, berpikir secara konfrehensif dan intersektoral.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dan mandiri dalam menentukan arah pembangunan. Melalui misi kedua ini, Bappeda berupaya agar pembangunan daerah dapat terlaksana secara terarah dan sinergis melalui perencanaan yang matang dan profesional. Peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah juga diartikan sebagai langkah Bappeda dalam merangkum aspirasi masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi dan potensi daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, melalui misi ketiga ini Bappeda sebagai leading sektor dalam perencanaan pembangunan daerah berupaya menghidupkan fungsi-fungsi perencana yang ada di setiap perangkat kerja daerah, melalui pendampingan dalam proses perencanaan.

Dalam suatu proses pembangunan perlu dilakukan kegiatan monitoring, agar konsistensi antara rencana serta pelaksanaan tetap terjaga. Melalui kegiatan ini Bappeda juga melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan yang sudah dibuat, serta sebagai masukan dalam membuat kebijakan dalam perencanaan yang akan datang. 

Dengan meningkatkan kualitas serta kuantitas koordinasi seluruh pelaku pembangunan, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara sinergis, sistematis dan terpadu.